Brilian - Upaya Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat pengakuan internasional. Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengundang Hasto untuk berbicara seputar keberhasilannya dalam inovasi koperasi dan UKM.

Hasto mengatakan pengakuan tersebut ditandai pelantikan dirinya sebagai Special Member of ICSB Indonesia. Pelantikan dilakukan Kim Kichan, Honorary Founding Chairman of ACSB, President of ICSB 2015-16 di Markas PBB New York pada 13 Mei 2018.

"Saya mendapatkan kesempatan mewakili Asia berbicara bersama beberapa wali kota lain di dunia dalam forum International Council for Small Business (ICSB) di Kantor Pusat PBB pada 10-12 Mei 2018 dengan tema Humane Entrepreneurship," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Pada kesempatan itu, Haryodiminta berbicara tentang gerakan ekonomi kerakyatan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan di wilayahnya. Dia juga berbicara dalam forum bersama Wali Kota Comune Di Morigerati Cono D'Elia (Italy) dan Wali Kota Quebec City Regis Labeaume (Canada).

"Bahwa kita harus selalu kreatif dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan melayani masyarakat," katanya.

Menurut Haryo, kemajuan dalam bisnis tidak sekadar mencari keuntungan material tetapi harus mencapai nilai-nilai kemanusiaan secara luas. Dia menambahkan, pelaku bisnis tidak cukup dengan kehidupan sejahtera semata, tetapi harus disertai dengan indeks kebahagiaan sebagai ukuran.

"Kami membangun di Kulonprogo dengan pola pikir tersebut sehingga pemberdayaan koperasi dan gotong-royong menjadi pilar utama dalam membangun daerah," jelasnya.

Dikatakan Haryo, koperasi di Kulonprogo bisa menjalin kerja sama denga toko ritel modern. Bahkan, ritel modern yang tidak mampu bersaing menyesuaikan diri dan diganti toko milik koperasi/rakyat dengan nama Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

"Begitu juga saya sampaikan bahwa perusahaan rakyat, seperti PDAM di Kulonprogo, mampu membuat air minum dalam kemasan sendiri sebagai wujud air rakyat untuk rakyat," katanya.

Untuk keperluan beras sejak 2014, Bulog tidak lagi memasok rastra ke Kulonprogo, tetapi memberikannya dalam bentuk uang kepada petani, UMKM, gabungan kelompok tani, serta koperasi petani sebesar Rp47 miliar per tahun.

Kegiatan lain adalah pengembangan batik sebagai produk unggulan rakyat yang diwajibkan agar dikenakan siswa dan PNS di Kabupaten Kulonprogo.

"Gotong royong bedah rumah mampu mengatasi masalah tanpa serupiah pun dari APBD dan APBN. Gotong royong memang sakti," katanya.(Antara)