Brilian -  Dukungan pemerintah dibutuhkan dalam mendorong pengembangan dan daya saing sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dukungan aspek hukum dan administrasi serta akses pembiayaan dan property right sangat krusial bagi UMKM.

"Peran pemerintah tersebut sesuai dengan prinsip Ekonomi Pancasila di mana negara harus hadir untuk menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan. Apalagi saat ini UKM bersaing ketat dengan ritel modern," ujar Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta.

Arif mengungkapkan, UMKM memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 97,3 persen dari total angka penyerapan tenaga kerja nasional.

Sementara kontribusi UMKM terhadap ekspor sebesar 15,8 persen dari total ekspor. Angka itu masih lebih rendah dibanding negara lain misalnya India yang kontribusi UMKM terhadap ekspor mencapai 40 persen. Namun sumbangannya terhadap perekonomian nasional hanya 17 persen jauh di bawah kontribusi UMKM Indonesia sebesar 57,8 persen.

“Karena itulah, menjadi sangat strategis jika pemerintah serius mengembangkan UMKM, karena ruang geraknya masih sangat besar,” kata Arif.

Upaya meningkatkan kapasitas UMKM, lanjut Arif, secara tidak langsung ikut mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena sebagian besar tenaga kerja diserap sektor tersebut.