Brilian - Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) berharap presiden dan wakil presiden terpilih pada PIlpres 2019 tetap menunjukkan keperpihakannya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan pasangan terpilih nantinya diharapkan lebih memperhatikan UMKM.

"Yang tidak perlu kalau bisa dihilangkan, dan seperti kewajiban SNI perlu di evaluasi," ujar Ketua Umum Ikhsan Ingratubun.

Dikatakan Ikhsan, selain mempermudah perizinan dan syarat berusaha, pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro berbasis koperasi dengan ekonomi syariah dan menjaga kestabilan harga, terutama nilai dolar terhadap rupiah.

Ikhsan menilai pasangan capres dan cawapres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama memiliki keberpihakan kepada UMKM. Dia memberikan apresiasi kepada dua pasangan yang memiliki rapor cukup baik dalam hal keberpihakan kepada UMKM.

"Kedua pasangan ini sama punya keberpihakan terhadap UMKM di Indonesia," katanya.

Menurut Ikhsan, pasangan petahana mampu mendorong UMKM lebih ekspansif dalam berusaha. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, 8 dari 16 paket kebijakan ekonomi dinilainya sangat membantu pelaku UMKM. Selain itu, Ma'ruf Amin merupakan pakar ekonomi syariah yang berpihak kepada UMKM dengan sistem syariah.

Sementara, dari sisi Prabowo Subianto—Sandiaga Uno, Ikhsan mengatakan Sandiaga merupakan wakil ketua umum bidang UMKM Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Selama menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Sandi telah membuat kebijakan pro-UMKM. Salah satunya dengan diterbitkannya Pergub tentang Izin UMKM di zona perumahan.