Brilian - Upaya pemerintah mendigitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mudah. Bank Indonesia (BI) awalnya berharap pemerintah bisa mendigitalisasi sekitar 1 juta UMKM pada tahun 2020, namun target itu terus direvisi hingga menjadi 29 ribu UMKM.

Sepanjang 2017, pemerintah telah mendigitalisasi sekitar 12.500 UMKM. Digitalisasi ini di antaranya mengarahkan UMKM untuk memasarkan produknya melalui marketplace.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kualitas UMKM. Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas UMKM tidak bisa hanya dengan mengembangkan marketplace saja, tetapi juga harus membangun ekosistemnya.

"Mulai dari produk, keamanan cyber, dukungan payment serta financing mereka, logistik, hingga perlindungan konsumennya," ujarnya.

Erwin menekankan pentingnya untuk membangun ekosistem. Alasannya ketika UMKM sudah masuk ke pasar digital, produk mereka akan bersaing dengan produk global.

Saat ini, Cina menjadi penguasa e-commerce tidak hanya di kawasan ASEAN tetapi juga Asia. Sekitar 80 persen produk yang dijual di situs belanja online merupakan produk impor yang didominasi produk dari China.

"Kalau kita hanya mengembangkan e-commerce saja, tanpa membangun ekosistem produk UMKM itu tadi, malah bukan berimpact positif tapi malah menambah current account defisit dan menambah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," jelasnya.

Erwin menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital karena jumlah penduduknya lebih dari 250 juta jiwa dan memiliki bonus demografi. Namun ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar e-commerce tidak didominasi produk asing.