Brilian - Kepemilikan standarisasi mutu dan sertifikasi produk memberikan banyak keuntungan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM). Salah satunya adanya pengakuan terhadap standar mutu produk yang akan membuka akses untuk mendapatkan permodalan dalam mengembangkan usaha.

Keuntungan lainnya dapat mencegah penjiplakan karena produk UMKM yang sudah disertifikasi akan mendapat perlindungan hukum kepemilikan merek atau hak paten.

Pemerintah melalui Kemekop UKM hingga September 2018 telah memfasilitasi 2.156 UKM untuk mendapatkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk. Angka itu telah mencapai 86,24 persen dari target yang ditetapkan pada awal tahun, yakni 2.500 UKM hingga akhir 2018.

"Tinggal sedikit lagi dari target, jadi pasti bisa tercapai," ujar Plt Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Rosdiana Veronica Sipayung.

Dia memprediksi target tahun ini akan tercapai atau minimal 90 persen. Perkiraan ini berdasarkan pengalaman tahun lalu, di mana pemerintah berhasil mendorong 2.083 KUMKM untuk mendapatkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk.

Dari 2.156 KUMKM tersebut, 195 KUMKM di antaranya mendapatkan sertifikasi ISO/HACCP/PIRT, 1.334 KUMKM menerima sertifikasi hak merek atau indikasi geografis dan 82 KUMKM diberikan sertifikasi halal. Sisanya, sebanyak 470 KUMKM sudah memperoleh sertifikasi hak cipta atau desain industri.

Untuk mendorong UMKM mendapatkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupa potongan harga. Besaran biaya yang diberikan Rp600 ribu per UMKM untuk pendaftaran merek dan Rp200 ribu per UMKM untuk hak cipta. Normalnya, biaya yang harus dibayar Rp2 juta untuk merek dan Rp 400 ribu untuk hak cipta.

Selain itu, pemerintah mendampingi pelaku UMKM dalam mengisi pemberkasan saat pendaftaran. Mereka juga diberikan bimbingan teknis untuk membuat merek yang bagus dan memperbaiki hak cipta hingga meningkatkan daya saing terhadap produknya.